Minggu, 12 Januari 2014

Eksistensi Belanda di Borneo Tenggara Abad XIX

Bertolak pada tulisan Han Knapen1, menjadi menarik untuk membahas mengenai eksistensi Belanda di Borneo Tenggara pada abad XIX. Sejak abad XVIII di Borneo Tenggara telah mengalami berbagai ketidakpastian (uncertainties). Menurut Knapen, terdapat dua macam ketidakpastian yaitu yang berhubungan dengan gejala alam dan gejala sosial. Gejala alam di Borneo tenggara sebelum abad XIX seperti gempa bumi, banjir, gunung berapi, variasi ikilim, epidemi dan fluktuasi lain di luar kontrol manusia. Sedangkan gejala sosial adalah seperti masalah politik, peperangan, perburuan kepala, ekonomi (gagal panen menyebabkan kelaparan, harga tidak menentu, dll), dan berbagai kekerasan. Selama berpuluh-puluh tahun ketidakpastian itu menyertai masyarakat di Borneo Tenggara.

                Pada awal abad ke XIX tepatnya pada 1817, Belanda mengunjungi tanah Borneo Tenggara dengan berbagai macam rencananya. Sebagai rencana utama ialah eksploitasi berbagai Sumber Daya Alam (SDA). Seperti ekploitasi sumber daya mineral, pembentukan perkebunan dan berbagai kegiatan ekonomi dari dari hasil perdagangan maupun non perdagangan. Tetapi untuk mencapai hal itu Belanda mengalami hambatan berupa kedua macam ketidakpastian yang telah dijelaskan sebelumnya. Banyaknya kelaparan akibat gagal panen. Gagal panen disebabkan karena iklim yang tidak menentu. Kemudian adanya peperangan, pembajakan diwilayah-wilayah sungai, pantai atau laut serta adanya beberapa wabah penyakit mengerikan seperti cacar dan kolera. Atas keadaan sosial alam seperti itulah yang menyebabkan munculnya politik isolasi. Banyak masyarakat baik lokal maupun dari luar wilayah lebih menutup diri. Misalnya saja masyarakat Dayak yang lebih memilih mentup diri di daerah pedalaman dan enggan melakukan kontak dengan luar. Dengan berbagai realita kehidupan seperti itu tentu menjadi sebuah hambatan bagi Belanda untuk memanfaatkan SDM dalam rangka menguasai dan mengekploitasi SDA. Untuk itulah kemudian Belanda mengeluarkan kebijakan baru untuk mendisiplinkan masyarakat Borneo Tenggara2. Beberapa tindakan utama yang dilakukan Belanda adalah mengatasi penjarahan dan pembajakan di laut dan sungai, mengontrol ketidakpastian ekonomi, dan mengatasi wabah penyakit menular.
Sekurang-kurangnya Belanda telah berhasil mengubah ketidakpastian jauh dari keadaan sebelumnya (abad XVIII dan awal abad XIX). Sebagai bukti bahwa pada 1826 telah mulai ada kapal dagang yang mulai beroperasi di Barito Tengah, yang pada waktu sebelumnya tidak ada kapal yang berani menjelajah wilayah tersebut. Kemudian keberhasilan lain adalah mulai tahun 1837 telah ditekannya angka perburuan kepala manusia yang sebelumnya umum dilakukan oleh kelompok Dayak asing, yang kemudian digantikan dengan perburuan kepala kerbau, babi atau hewan lainnya. Dalam hal wabah penyakit, sekitar tahun 1820-an Belanda melakukan upaya vaksinasi cacar sapi. Upaya vaksinasi lebih awal diperuntukkan untuk daerah pesisir yang notabene merupakan daerah yang rawan penyakit karena intensitas kontak dengan masyarakat luar. Baru sekitar 1870-an vaksinasi mulai masuk sampai daerah pedalaman secara merata. Hal lain yang tidak ketinggalan adalah mengenai pertanian. Sekitar tahun 1960 Belanda mengupayakan irigasi yang menyebabkan stabilitas pertanian lebih membaik dari sebelumnya. Namun dalam keberjalanannya orientasi petani mulai berubah ke arah pengumpulan hasil hutan yang dianggap lebih produktif dan menguntungkan. Ketika berbagai persoalan tersebut sebagian besar telah teratasi, maka yang terjadi adalah langkah awal penanaman modal bagi Belanda.
Dari berbagai paparan tadi setidaknya saya melihat bahwa telah ada upaya (greget) dari pemerintah Belanda untuk memperbaiki sistem. Sistem dibangun untuk mendukung program (planning). Dan program dibangun untuk mencapai orientasi. Dalam hal ini ada dua asumsi mengenai respon Borneans terhadap Belanda. Pertama, bahwa Belanda dianggap pahlawan atau penolong karena telah memperbaiki keadaan di berbagai sektor kehidupan. Kedua, Belanda dianggap oleh sebagian kelompok yang merasa dirugikan semisal para pemburu kepala manusia, para penjarah, perampok, dan pembajak serta beberapa kelompok yang telah mengetahui rencana dibalik kedatangan Belanda.
Sangat menarik dalam memahami jalan pikiran bangsa-bangsa Eropa (dalam hal ini Belanda). Setidaknya perlu pemahaman mengenai konsep pemikiran Belanda. Bahwa telah tertanam secara fundamental oleh para leluhur kolonial sendiri mengenai konsep kekuasaan (The Concept of Power). Konsep pemikiran memperadabkan bangsa-bangsa lain khususnya luar Eropa adalah telah lazim dan sangat fundamentalis. Berbagai daya dan upaya yang direalisasikan dalam berbagai proyek besar diorientasikan untuk memberikan suatu keuntungan bagi negara induk. Upaya memperadapkan bangsa-bangsa terjajah adalah sejenis bentuk politik etis sebagai suatu imbal-balik. Tetapi perlu diketahui bahwa tetap ada suatu pembatasan dalam proses pemberadaban tersebut. Satu hal yang menarik adalah konsep bahwa bangsa-bangsa Eropa (kolonial Belanda) adalah bangsa yang paling beradab, paling maju dan berkembang dan berlaku sebagai superior dalam segala hal. Politik etis dijalankan dalam ranah-ranah tertentu dan dalam batas-batas tertentu supaya tidak mengancam eksistensi bangsa kolonial sendiri. Yang menjadi orientasi utama tetaplah suatu keuntungan yang sebesar-besarnya baik material maupun non-material.
Dalam kasus ini, Belanda mencoba mencari peruntungan ketika datang ke Borneo Tenggara. Belanda mencoba melakukan politik ekspansi, dimana mengembangkan daerah kolonisasi yang awalnya terpusat di pulau Jawa. Yang menarik lagi adalah niat atau keinginan kuat Belanda dalam mencoba hal baru. Dapat dilihat dalam penjelasan sebelumnya mengenai keadaan alam dan sosial di Borneo Tenggara yang cenderung dapat dikatakan sangat memprihatinkan, tetapi di sisi lain justru Belanda sangat cermat dan lihai dalam mengintip kekayaan alam yang sangat besar. Belanda melihat dari berbagai segi keuntungan dan kerugian. Dalam mencapai tujuannya tersebut, Belanda sadar bahwa semuanya tidak dapat diraih secara instan tetapi perlu proses panjang yang memerlukan waktu dan daya, upaya dan biaya. Melihat tulisan Knapen, sangat menarik dalam membahas politik isolasi yang dilakukan oleh masyarakat Borneo Tenggara khususnya wilayah pedalaman. Jika politik isolasi terus berjalan tentu hal itu menjadi batu sandungan bagi Belanda. Kelancaran akses baik komunikasi dan transportasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam mendukung program Belanda. Dengan latar belakang geografis yang hampir sama, dapat dianalogikan seperti pembukaan akses transportasi dan komunikasi di Sumatra Barat khususnya dari wilayah pesisir (Rantau) ke wilayah pedalaman (Darek) pada akhir abad XIX sampai awal abad XX. Belanda juga membuka akses ke daerah pedalaman supaya akses perdagangan, pengiriman barang, dll menjadi mudah dijangkau3.  
1Merujuk pada tulisan Han Knapen yang berjudul “Epidemics, droughts, and other uncertainties on Southeast Borneo during the eighteenth an nineteenth centuries”, hal. 120-123.
2Smith, Linda T.(2005). “Mendisiplinkan Bangsa Terjajah” dalam Dekolonisasi Metodologi, hal 94.
3Merujuk pada tulisan Tsuyoshi Kato yang berjudul “Rantau Pariaman : Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Abad XIX

Tidak ada komentar:

Posting Komentar